Warga Mamuju, sebuah kota di provinsi Sulawesi Barat, Indonesia, angkat bicara tentang pengalaman mereka dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), badan penanggulangan bencana setempat. Banyak yang menyampaikan keluhannya mengenai cara badan ini menangani bencana-bencana yang terjadi baru-baru ini, termasuk gempa bumi dahsyat yang melanda wilayah tersebut pada bulan Januari.
Salah satu warga, Nurul, menceritakan kekesalannya terhadap kurangnya komunikasi dan koordinasi BPBD pasca gempa. Dia menjelaskan bahwa banyak warga yang menunggu berjam-jam untuk mendapatkan bantuan, tanpa informasi tentang ke mana harus pergi atau apa yang harus dilakukan selanjutnya. “Itu adalah kekacauan,” katanya. “Kami merasa ditinggalkan dan tidak berdaya.”
Warga lainnya, Ahmad, mengungkapkan kekecewaannya atas lambatnya respon BPBD dalam memberikan bantuan dan dukungan kepada korban gempa. “Kami dibiarkan berjuang sendiri,” katanya. “Sepertinya mereka tidak peduli sama sekali terhadap kita.”
Keluhan-keluhan ini bukanlah suatu kejadian yang terisolasi. Beberapa warga lain juga menyampaikan cerita serupa tentang kelalaian dan kesalahan pengelolaan yang dilakukan BPBD. Bahkan ada yang menuduh lembaga tersebut melakukan korupsi, dan menuduh bahwa bantuan yang dimaksudkan untuk korban gempa bumi disalahgunakan atau tidak pernah sampai kepada mereka yang membutuhkan.
Menanggapi tuduhan tersebut, BPBD membantah melakukan kesalahan dan menegaskan bahwa mereka telah bekerja tanpa kenal lelah untuk memberikan bantuan kepada mereka yang terkena dampak gempa. Namun, banyak warga yang masih tidak yakin dan terus menuntut akuntabilitas dan transparansi dari lembaga tersebut.
Ketika warga Mamuju terus bersuara dan berbagi cerita, menjadi semakin jelas bahwa ada permasalahan mendasar dalam BPBD yang perlu ditangani. Kurangnya komunikasi, koordinasi, dan transparansi telah menyebabkan banyak orang merasa kecewa dan ditinggalkan pada saat mereka membutuhkannya.
Pengaduan ini harus ditanggapi dengan serius dan pihak berwenang di Mamuju harus bertanggung jawab atas tindakan mereka. Penduduk kota ini berhak diperlakukan dengan bermartabat dan hormat, terutama setelah terjadi bencana yang sama dahsyatnya dengan gempa bumi baru-baru ini.
Ke depan, penting bagi BPBD untuk mendengarkan kekhawatiran warga dan mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan praktik manajemen bencana mereka. Hanya dengan bekerja sama dan membina komunikasi terbuka kita dapat memastikan bahwa Mamuju lebih siap menghadapi bencana di masa depan dan kebutuhan penduduknya terpenuhi secara tepat waktu dan efisien.
